Federasi Sepak Bola Djibouti (FDF) dilanda gejolak besar setelah aparat kepolisian menduduki kantornya pada Senin, tepat ketika sekelompok presiden klub menggelar rapat umum luar biasa untuk melengserkan Souleiman Waberi. Waberi bukan nama sembarangan di sepak bola dunia: ia duduk sebagai anggota Dewan Fifa sekaligus komite eksekutif Konfederasi Sepak Bola Afrika (Caf), dan dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Fifa, Gianni Infantino. Rapat yang digelar di bawah pengawalan polisi itu menargetkan Waberi bersama seluruh komite eksekutif federasi.

Peristiwa ini menjadi penting bukan hanya karena melibatkan aparat negara, tetapi juga karena menyangkut pengelolaan dana pembangunan Fifa yang mengalir ke negara kecil di Tanduk Afrika tersebut. Ketegangan sudah menumpuk selama berpekan-pekan, dengan sejumlah klub menuntut pergantian kepemimpinan dan pemerintah ikut masuk ke dalam pusaran sengketa. Pendudukan kantor federasi menandai titik paling dramatis dari konflik yang mempertemukan otoritas olahraga, pemerintah, dan kepolisian.

Kronologi Pendudukan Kantor Federasi Sepak Bola Djibouti

Menurut keterangan FDF, aparat kepolisian pertama kali memasuki pusat teknis nasional federasi pada Minggu sekitar pukul 17.30 waktu setempat. Saat itu, tidak ada dokumen administratif maupun surat perintah pengadilan yang ditunjukkan kepada pihak federasi. Sehari kemudian, jumlah personel yang dikerahkan jauh lebih besar dan mereka memerintahkan Waberi, para anggota komite eksekutif, staf, serta sejumlah anggota federasi lainnya untuk meninggalkan kompleks tersebut.

Setelah situasi dikuasai aparat, 16 presiden klub masuk ke dalam gedung dengan pengawalan polisi dan melangsungkan apa yang disebut FDF sebagai rapat umum luar biasa “yang diklaim”. Federasi menolak mengakui rapat itu sebagai sah karena dinilai tidak dikonvensi dengan benar, serta tidak mematuhi tenggat pemberitahuan dan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar dan kode elektoralnya. FDF pun menyatakan setiap keputusan yang diambil dalam pertemuan tersebut “batal dan tidak berlaku”.

Namun sejumlah sumber di Djibouti bersikeras bahwa jumlah delegasi yang disyaratkan anggaran dasar memang hadir dalam rapat itu. Mereka disebut sepakat secara bulat melengserkan Waberi dan komite eksekutif, lalu membentuk komite interim untuk mengurus federasi. Perbedaan tafsir soal keabsahan rapat inilah yang kini menjadi inti perselisihan antara federasi dan kelompok penentangnya.

Perjalanan Konflik Sejak Awal September

Gelombang penolakan terhadap Waberi mulai terlihat jelas pada awal September, ketika koalisi yang terdiri atas 27 klub mengumumkan niat mereka memutuskan pemberhentian komite eksekutif melalui pemungutan suara. Mereka mengklaim telah mengantongi dukungan dua pertiga suara sebagaimana disyaratkan anggaran dasar federasi. Klaim itu menjadi dasar bagi kelompok penentang untuk menuntut digelarnya rapat umum luar biasa.

FDF membantah hitungan tersebut dan menyatakan memiliki 67 anggota, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk memicu rapat luar biasa adalah 45 suara, bukan 27. Perbedaan angka ini membuat sengketa makin memanas, terlebih ketika klub dan delegasi lain ikut bergabung ke kubu penentang komite eksekutif. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya memaksa pemerintah turun tangan.

Sekretaris Negara Urusan Olahraga, Fatouma Ali Abdallah, memerintahkan FDF untuk menyelenggarakan rapat umum luar biasa dalam tempo 72 jam. Instruksi itu memperlihatkan bahwa perselisihan internal federasi telah berubah menjadi urusan yang melibatkan otoritas negara. Dari titik inilah rangkaian peristiwa bergerak cepat menuju pendudukan kantor federasi pada Senin.

Ancaman Sanksi Fifa dan Tuduhan Intervensi Negara

FDF telah mengajukan banding kepada Fifa dan Caf atas situasi yang mereka hadapi. Dalam argumennya, federasi menilai penggunaan aparat keamanan negara untuk menyingkirkan pejabat terpilih berpotensi menjadi bentuk intervensi terhadap urusan asosiasi sepak bola nasional. Federasi memperingatkan bahwa konsekuensinya bisa sangat berat bagi sepak bola Djibouti.

Risiko yang disebut FDF mencakup skorsing, pengucilan klub dan tim nasional Djibouti dari kompetisi internasional, hingga pembekuan program pembangunan beserta pendanaannya. Sanksi semacam ini akan berdampak langsung pada pembinaan pemain muda dan keberlangsungan kompetisi domestik. Hingga berita ini disusun, The Guardian masih menunggu tanggapan resmi dari Fifa terkait permintaan komentar yang diajukan.

Penyelidikan Keuangan dan Tuduhan Penyalahgunaan Dana

Di tengah kisruh organisasi, Waberi dan sejumlah pejabat lain disebut berpotensi menghadapi dakwaan dalam pekan ini. Langkah itu menyusul rampungnya penyelidikan kepolisian terhadap FDF yang menyoroti dugaan penggelapan dan pencucian uang. Mereka sebelumnya ditangkap pada September 2024 setelah inspeksi pemerintah menemukan sejumlah kejanggalan finansial dan administratif di tubuh federasi.

Temuan inspeksi tersebut mencakup lemahnya pengadaan barang, pengelolaan kas, dan pengendalian keuangan. Pemerintah juga menyoroti anomali dalam pembayaran kepada pihak ketiga, kegagalan menyetor pajak atas gaji dan upah, serta “penyalahgunaan pembayaran tunai” dengan nilai hampir £500.000. Berdasarkan temuan itu, kepolisian kemudian menjalankan penyelidikan lebih lanjut.

Waberi membantah seluruh tuduhan tersebut. Pada Agustus, setelah seorang pejabat klub menuduhnya menyalahgunakan dana, ia menyatakan bahwa “mekanisme pemantauan” Fifa tidak menemukan indikasi pelanggaran terkait dana yang disalurkan. Pernyataan itu menjadi pembelaan utamanya di tengah tekanan yang kian besar.

Proyek Pembangunan Fifa dan Suara dari Lapangan

Fifa bersama Caf menyumbang lebih dari $1 juta (£760.000) per tahun kepada FDF melalui program pembangunan “forward”. Dana itu antara lain dipakai membiayai infrastruktur sepak bola dan program pengembangan pemuda di Djibouti, termasuk akademi Douda serta proyek lapangan buatan di Arta dan Dikhil. Artinya, persoalan di federasi ini menyangkut pula uang yang bersumber dari kas sepak bola dunia.

Namun sejumlah tender dilaporkan sedang diselidiki karena dinilai tidak memenuhi prosedur standar. Beberapa pekerja asing yang tidak melengkapi syarat keimigrasian dikirim kembali ke negara asal mereka, sehingga proses konstruksi terhenti. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius soal pengawasan proyek-proyek yang dibiayai Fifa di negara tersebut.

Menurut sejumlah pegawai dan kontraktor Caf maupun Fifa, proyek-proyek di Djibouti digambarkan sebagai “sandiwara belaka”. “Kami menyampaikan informasinya, tetapi tidak ada yang terjadi,” ujar seorang kontraktor. “Uangnya hilang, proyeknya tidak pernah selesai, atau kalau selesai hanya versi ala kadarnya, dan tidak ada yang bersuara. Hati saya hancur untuk anak-anak muda yang hanya ingin bermain sepak bola.”

Dampak bagi Sepak Bola Djibouti dan Posisi Waberi

Bagi Djibouti, risiko terbesarnya adalah terputusnya akses ke kompetisi internasional jika Fifa menilai telah terjadi intervensi pemerintah terhadap federasi. Klub-klub dan tim nasional bisa kehilangan kesempatan bertanding, sementara program pembinaan usia muda berpotensi kehilangan pendanaan. Efek jangka panjangnya bukan sekadar kekalahan di lapangan, melainkan hilangnya jalur pembinaan bagi generasi pemain berikutnya.

Posisi Waberi di panggung internasional juga taruhannya. Sebagai anggota Dewan Fifa dan komite eksekutif Caf, ia memiliki pengaruh yang jauh melampaui batas negaranya, termasuk kedekatannya dengan Infantino. Tekanan dari dalam negeri, ditambah penyelidikan pidana yang sedang berjalan, membuat posisinya rapuh baik secara politik maupun hukum di lingkup domestik.

Konteks Lebih Luas dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini menyentuh salah satu aturan paling sensitif dalam tata kelola sepak bola: larangan campur tangan pemerintah dalam urusan asosiasi nasional. Preseden serupa pernah menimpa sejumlah negara yang akhirnya diskors Fifa karena dinilai membiarkan negara mengatur federasi mereka. Karena itu, keputusan Fifa dan Caf dalam merespons aduan FDF akan menentukan arah persoalan ini.

Yang perlu dicermati berikutnya adalah hasil penyelidikan kepolisian dan kemungkinan dakwaan terhadap Waberi dalam waktu dekat. Jika dakwaan benar-benar dilayangkan, dinamika di Djibouti bisa berubah cepat, termasuk soal siapa yang akhirnya mengendalikan federasi. Reaksi Fifa terhadap tuduhan intervensi negara juga akan menjadi penentu apakah sepak bola Djibouti tetap terhubung dengan kompetisi internasional atau justru terisolasi.

Singkatnya, pendudukan kantor FDF hanyalah puncak dari perselisihan panjang soal legitimasi kepemimpinan, keabsahan rapat, dan dugaan penyalahgunaan dana. Tiga hal itu kini bertumpuk dalam satu titik, dengan Waberi berada di pusatnya dan sepak bola Djibouti menanggung risikonya. Babak berikutnya ada di tangan kepolisian, pengadilan, dan pada akhirnya Fifa.